Latar belakang

Globalisasi merupakan proses inkorporatisasi penduduk dunia menjadi satu warga masyarakat dunia (world citizen). Globalisasi juga merupakan proses percepatan internasionalisasi berbagai dimensi kehidupan yang terhubung melalui jaringan global. Dengan demikian, globalisasi memberi pengaruh terhadap tatanan kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, teknologi dan pendidikan (Sholte, 2000; Cohen &Kennedy, 2000; Steger, 2001). Dari sisi pendidikan, arus global memberi pengaruh kuat terhadap kebijakan, praktek, dan kelembagaan pendidikan. Pendidikan dihadapkan kepada tuntutan seperti fleksibilitas dan adaptasi, misalnya, untuk menyahuti tuntutan dan kesempatan dunia kerja.

Kondisi “pendidikan Indonesia” masih belum dapat bersanding dan bertanding sejajar dengan lembaga pendidikan negara lain dilihat dari beberapa parameter, misalnya, posisi [ranking] perguruan tinggi Indonesia diantara perguruan tinggi negara-negara di dunia atau Asia-Pasifik, prestasi belajar siswa dalam sain dan matematika (TIMSS) dan PISA (Program for International Students of Assessment) dan HDI (Human Development Index).

Selain itu, ketidakmerataan mutu masih menjadi persoalan mendasar bagi Indonesia. Mutu pendidikan di satu daerah atau provinsi dibanding dengan daerah atau provinsi lain cendrung menunjukan ketimpangan. Hal ini mempunyai kaitan erat dengan faktor-faktor, seperti kualitas tenaga pendidik (guru), sumber dan fasilitas, budaya akademis yang dibangun dalam lembaga pendidikan, kebijakan-kebijakan yang ada, dukungan dana untuk pengembangan profesionalitas tenaga pendidik secara berkesinambungan. Masih ditemukan pada setiap jenjang pendidikan (SMP/SMA) banyak guru yang belum memenuhi standar (underqualifed) dan salah kamar (mismatched teacher) terlebih di madrasah-madrasah (MTs dan MA). Oleh karena itu, peserta didik yang mendapatkan pembelajaran dari guru bermutu (kompeten) masih sedikit atau belum seimbang dibandingkan dengan keadaan murid-murid di negara terkemuka (OECD, 2006).

Data ini cukup kuat menjadi alasan bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi prasyarat, jika kita ingin lembaga penididikan dan lulusannya pada pelbagai tingkatan dapat bersanding dan bertanding dalam tataran internasional (dunia). Ada beberapa langkah yang dilakukan otoritas pendidikan untuk mengejar ketertinggalan. Otoritas pendidikan meluncurkan program SBI (sekolah Berstandar Internasional) yang didukung dengan legal imperative untuk membangun paling tidak sebuah SBI (Sekolah Berstandar Internasional) di masing-masing daerah, yaitu Pasal 50 ayat 3 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 61 ayat 1 Peraturan dan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Litbang Diknas RI, 2007). Selain itu, otoritas pendidikan pusat menyalurkan dana paket ke sekolah pada masing-masing tingkatan (SD, SMP dan SMA) untuk menjadi SBI.

Hal-hal tersebut diatas telah mendorong “syahwat” otoritas pendidikan daerah/pemerintah daerah untuk berlomba-lomba membangun SBI. Semangat tersebut perlu diapresiasi, namun juga perlu dikritisi dalam kontek mutu, pemerataan mutu dan akses pendidikan bermutu bagi seluruh warga bangsa, kesemuanya merupakan problem mendasar bagi Indonesia. Kalau hal-hal itu diabaikan, SBI akan melahirkan segregasi atau terperangkap dalam formalisme “label”. Dari pengamatan, otoritas pendidikan daerah seperti orang-orang memperoleh gusuran. "Mindset" kelompok memperoleh gusuran cenderung pada penggunaan dana untuk tampilan fisik yang "agreng." Anggaran SBI yang bermilyar-milyar akan habis dibelanjakan untuk hal-hal yang “important but not necessary” atau terkadang tidak menyentuh unsur-unsur penentu mutu pendidikan. Penciptaan budaya akademik termasuk tradisi membaca dan menulis, penumbuhan masyarakat belajar (community of learning), peningkatan kompetensi guru ( peningkatan profesionalitas guru secara berkesinambungan) agar menjadi “globally competent teacher”, konsep dan rancangan pengembangan kurikulum termasuk didalamnya “global dan local knowledge” dan integrasi antara pengembangan "soft skills"/pendidikan karakter dengan akademik merupakan unsur-unsur substansial (hakiki) yang tidak nampak dalam rancangan program.

Terbentuknya guru-guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.Guru adalah figur yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kurikulum, sekaligus berperan dalam pembentukan pribadi anak didik.Apabila guru-guru yang mengajar di sekolah tidak mempunyai mutu yang baik, niscaya tujuan pendidikan nasional akan sulit dicapai.Pembentukan guru berkualitas merupakan suatu keharusan dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan nasional, maka Dep. Pendidikan dan Pengembangan SDM ICMI Pusat menggagas sebuah gerakan yang diberi Nama ”Gerakan Guru Berkualitas” GERUTAS.

Gerutas merupakan badan otonom ICMI. Gerutas lahir didorong oleh keprihatinan ICMI terhadap mutu pendidikan Indonesia. ICMIsebagai organisasi para cendekiawan muslim merasa ikut bertanggungjawab untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ICMI didukung oleh potensi sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi tersebar di seluruh penjuru tanah air dan berbagai negara; Juga ICMI memiliki jaringan yang luas dalam skala nasional dan internasional; Selama ini ICMI juga mengembangkan gerakan dan program Beasiswa Orbit, Forum Pendidikan Berkualitas, Gerakan Wakaf Buku, dan Mafikib; Melalui Gerutas, ICMI ditantang untuk membangun pemerataan mutu dan peningkatan akses pendidikan bermutu bagi dengan masyarakat bawah yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia dengan demikian kesan ICMI sebagai organisasi para cendekiawan yang elitis dan cenderung ke kegiatan politis bisa diimbangi dengan kegiatan Gerutas yang mengakar di akar rumput.

Gerutas diprakarsai oleh Bidang Pendidikan ICMI dan beberapa aktifis pendidikan ICMI antara lain Husni Rahim, Truly, Agus Salim,Muslimin Nasution, Sugiharto, Aziz Husein, dibantu oleh tenaga muda ICMI Harun Janisman, Supriyanto, Maila Dinia, Munas Prianto, Agus Sudarmadji. Harwanto, Eko dan beberapa tenaga ICMI muda lainnya. Gerutas pada mulanya merupakan kegiatan dari Bidang pendidikan ICMI lalu ditingkatkan menjadi Badan Otonom. Pimpinan Gerutas adalah Husni Rahim, Truly, dan Aziz Husen, sedangkan sebagai Direktur pelaksana yang pertama Harun Janisman, Lalu Agus Sukardji dan Fuad Fachruddin.