Kamis, 25 Juni 2009 | 19:49 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu
JAKARTA, KOMPAS.com - Akses pendidikan bermutu bagi sebagian besar siswa masih menjadi masalah. Korban utama dari pendidikan bermutu yang masih timpang itu justru warga miskin yang seharusnya juga menikmati akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan.
"Untuk akses pendidikan bisa dikatakan tidak masalah, apalagi jika benar-benar dilaksanakan pendidikan gratis. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah ketimpangan akses pada pendidikan bermutu," kata Husni Rahim, Ketua Gerakan Guru Berkualitas Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam seminar pendidikan 'Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Akses Pendidikan Bermutu Indonesia', di Jakarta, Kamis (12/6).
"Sekolah-sekolah yang baik dan unggulan lebih bisa dinikmati masyarakat mampu," lanjut Husni.
Husni juga menyoroti makna mutu pendidikan yang direduksi dalam penerapannya. Mutu pendidikan saat ini lebih terfokus pada aspek kognitif. Adapun pembentukan sikap dan karakter anak didik, seperti kerjasama, menghargai pandangan lain, keberanian menanggung resiko, percaya diri, empati, atau soft skill belum dilaksanakan.
Keprihatinan terhadap akses pendidikan bermutu yang timpang juga dilontarkan Abdul Malik, salah satu tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto.
"Dari kajian yang kami lakukan, ternyata anak-anak miskin justru terbebani biaya pendidikan yang lebih tinggi, namun mendapatkan layanan pendidikan berkualitas rendah. Warga miskin itu terpaksa banyak bersekolah di sekolah swasta yang kualitasnya tidak memadai," ujar Abdul.
Abdul juga menyoroti sekolah-sekolah yang terbagi berdasarkan kemampuan ekonomi. Untuk sekolah unggulan, lanjut dia, yang banyak masuk adalah orang-orang kaya.
"Ini bisa menjadi ancaman terhadap solidaritas berbangsa di masa depan," ujar Abdul.
Sementara itu, tim sukses SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo tidak ada yang hadir. Padahal, dalam diskusi pendidikan tersebut ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden soal pendidikan Indonesia tahun 2009-2014.
Sementara itu, S. Hamid Hasan, Pakar Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, menambahkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun yang gencar dilaksanakan baru sebatas membuat anak usia wajib belajar menjadi siswa di sekolah.
"Tetapi persoalan kualitas yang ditentukan banyak faktor masih diabaikan. Dan kebijakan pendidikan pemerintah saat ini justru tidak adil karena mengecap siswa yang berkualitas dan tidak berkualitas dari capaian ujian nasional semata," ujar Hamid.
Ginandjar Kartasmita, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI serta Ketua Dewan Pakar ICMI, mengatakan Indonesia mesti mengejar ketertinggalan dalam pendidikan dengan negara-negara tetangga. Untuk itu, kualitas pendidikan di dalam negeri sendiri mesti diperkuat.
Tetapi, lanjut Ginanjar, pendidikan yang dijalankan secara umum masih mengacu pada pendidikan abad XX yang membuat siswa belum siap menghadapi tantangan ke depan.
"Pendidikan yang berkembang sekarang ini mesti membuat siswa berani untuk memberikan jawaban yang berubah dan mengutamakan proses daripada jawaban yang benar semata-mata," kata Ginandjar.
Sumber : KOMPAS
JAKARTA, KOMPAS.com - Akses pendidikan bermutu bagi sebagian besar siswa masih menjadi masalah. Korban utama dari pendidikan bermutu yang masih timpang itu justru warga miskin yang seharusnya juga menikmati akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan.
"Untuk akses pendidikan bisa dikatakan tidak masalah, apalagi jika benar-benar dilaksanakan pendidikan gratis. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah ketimpangan akses pada pendidikan bermutu," kata Husni Rahim, Ketua Gerakan Guru Berkualitas Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam seminar pendidikan 'Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Akses Pendidikan Bermutu Indonesia', di Jakarta, Kamis (12/6).
"Sekolah-sekolah yang baik dan unggulan lebih bisa dinikmati masyarakat mampu," lanjut Husni.
Husni juga menyoroti makna mutu pendidikan yang direduksi dalam penerapannya. Mutu pendidikan saat ini lebih terfokus pada aspek kognitif. Adapun pembentukan sikap dan karakter anak didik, seperti kerjasama, menghargai pandangan lain, keberanian menanggung resiko, percaya diri, empati, atau soft skill belum dilaksanakan.
Keprihatinan terhadap akses pendidikan bermutu yang timpang juga dilontarkan Abdul Malik, salah satu tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto.
"Dari kajian yang kami lakukan, ternyata anak-anak miskin justru terbebani biaya pendidikan yang lebih tinggi, namun mendapatkan layanan pendidikan berkualitas rendah. Warga miskin itu terpaksa banyak bersekolah di sekolah swasta yang kualitasnya tidak memadai," ujar Abdul.
Abdul juga menyoroti sekolah-sekolah yang terbagi berdasarkan kemampuan ekonomi. Untuk sekolah unggulan, lanjut dia, yang banyak masuk adalah orang-orang kaya.
"Ini bisa menjadi ancaman terhadap solidaritas berbangsa di masa depan," ujar Abdul.
Sementara itu, tim sukses SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo tidak ada yang hadir. Padahal, dalam diskusi pendidikan tersebut ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden soal pendidikan Indonesia tahun 2009-2014.
Sementara itu, S. Hamid Hasan, Pakar Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, menambahkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun yang gencar dilaksanakan baru sebatas membuat anak usia wajib belajar menjadi siswa di sekolah.
"Tetapi persoalan kualitas yang ditentukan banyak faktor masih diabaikan. Dan kebijakan pendidikan pemerintah saat ini justru tidak adil karena mengecap siswa yang berkualitas dan tidak berkualitas dari capaian ujian nasional semata," ujar Hamid.
Ginandjar Kartasmita, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI serta Ketua Dewan Pakar ICMI, mengatakan Indonesia mesti mengejar ketertinggalan dalam pendidikan dengan negara-negara tetangga. Untuk itu, kualitas pendidikan di dalam negeri sendiri mesti diperkuat.
Tetapi, lanjut Ginanjar, pendidikan yang dijalankan secara umum masih mengacu pada pendidikan abad XX yang membuat siswa belum siap menghadapi tantangan ke depan.
"Pendidikan yang berkembang sekarang ini mesti membuat siswa berani untuk memberikan jawaban yang berubah dan mengutamakan proses daripada jawaban yang benar semata-mata," kata Ginandjar.
Sumber : KOMPAS
No comments:
Post a Comment